Komisi III DPR Tolak Kehadiran Bibit-Chandra Sampai Akhir Jabatan

Jakarta - Komisi III DPR akhirnya memutuskan menolak kehadiran pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dalam rapat kerja hari ini. Tidak hanya itu, Bibit dan Chandra dilarang ikut serta dalam rapat dengan DPR hingga masa jabatan mereka habis.

"Sampai berakhir masa jabatan, kita menolak," ujar politisi PKS, Nasir Djamil di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Keputusan ini diambil dalam rapat tertutup Komisi III yang digelar sejak pukul 14.00 WIB. Ada tiga fraksi yang ingin Bibit Chandra tetap hadir dalam sidang. Mereka adalah Fraksi PKB, Fraksi PPP dan Fraksi Partai Demokrat. Sedangkan sisanya lebih banyak yang menolak.

Jika dikalkulasikan, ada 23 anggota yang setuju Bibit-Chandra tidak hadir dan 15 anggota yang ingin mereka tetap ikut rapat.

"Voting, artinya lebih banyak yang tidak setuju Bibit Chandra dihadirkan di dalam rapat," lanjutnya.

Nasir mempertimbangkan alasan moralitas. Menurutnya, tidak sepatunya seorang tersangka ikut rapat dengan lembaga negara. "Deponeering itu membuat orang tidak jelas," tandasnya.

Cegah Intimidasi, Indentitas Saksi Meringankan Susno Dirahasiakan

Jakarta - Beberapa orang ahli akan diajukan oleh tim pengacara untuk menyampaikan kesaksian yang meringankan Susno Duadji. Tapi sejauh ini identitas mereka sengaja dirahasiakan dengan tujuan melindungi dari kemungkinan terjadinya aksi teror dan intimidasi.

"Saya khawatir kalau dikasih tahu, saksi maupun ahli akan diancam dan diintimidasi. Ini akan kesaksiannya mengungkapkan kebenaran," kata salah satu pengacaraSusno, Henry
Yosodiningrat di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Senin (31/1/2010).

Tim penasehat hukum menyayangkan tersedianya waktu yang diberikan majelis hakim untuk saksi-saksi meringankan. Selain itu, perubahan jadwal sidang kasus mafia pajak yang mendadak membuat sidang berjalan lambat.

"Seperti Prof Bambang Purnomo (ahli hukum pidana UGM-red), seharusnya bersaksi Jumat. Tapi tiba-tiba diminta Kamis. Saya bujuk-bujuk, untungnya mau. Nah yang lain tidak mau. Saya tidak wewenang mengajak," tukas Henry menyesalkan.

Seharusnya, pada hari ini pihak Susno diberikan kesempatan untuk menyuguhkan saksi meringankan. Sayang, tidak ada pemberitahuan lebih lanjut membuat saksi tidak bisa hadir. Sidang pun ditunda besok.

"Surat hari ini tidak ada tahu ada sidang hari Senin. Karena biasanya Selasa dan Kamis. Seharusnya hakim memberikan terdakwa mengajukan bukti dan saksi secara bebas sesuai pasal 160 KUHAP. Permintaan kami dilindungi Undang-undang," ucap Henry.

Sidang dugaan suap dan korupsi yang dilakukan Komjen Susno Duadji telah memakan waktu lebih dari 30 kali persidangan. Dari jumlah itu, tidak kurang dari 110 saksi dihadirkan, 104 diantaranya adalah saksi memberatkan.

SBY Perintahkan 6.100 WNI di Mesir Dievakuasi Lewat Udara

 

Jakarta - Situasi politik di Mesir makin memburuk. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun memerintahkan untuk mengevakuasi ribuan WNI yang berada di negara tersebut. Mereka akan dijemput dengan pesawat.

"Melakukan evakuasi udara di Mesir kepada warga negara Indonesia untuk kembali ke tanah air," kata SBY dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (31/1/2011). Jumpa pers ini dilakukan SBY usai memimpin rapat terbatas kabinet.

SBY mengatakan, para WNI yang berjumlah 6.100 itu akan diangkut dengan pesawat udara baik Garuda Indonesia maupun non Garuda. Selama evakuasi berlangsung, pemerintah akan menyediakan logistik untuk para WNI yang masih berada di Mesir.

"Memberi pengamanan, penyelamatan, dan pemberian logistik WNI di Mesir adalah tugas pemerintah," kata SBY.

Keputusan evakuasi ini diambil SBY setelah mendengar informasi dari Dubes RI untuk Mesir. Menurut SBY, situasi di Mesir terus memburuk sehingga sangat membahayakan WNI.

"Situasi politik, keamanan di Mesir makin buruk, bisa mengancam keselamatan, keamanan dan ketersediaan logistik WNI di Mesir," kata SBY.

Situasi di Mesir terus memburuk akibat unjuk rasa menuntut Presiden Mesir Hosni Mubarak mundur dari jabatannya sudah berlangsung 6 hari. Seratusan orang telah tewas dalam demo  rusuh tersebut.

SBY Belum Tahu Buku Profilnya Beredar di Sekolah

Jakarta - Buku tentang sosok, kiprah dan pemikiran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beredar di sejumlah SMP di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Namun demikian, Presiden ternyata belum tahu buku profilnya itu beredar.

"Bapak Presiden sesungguhnya masih belum mengetahui peredaran buku Bapak di beberapa sekolah di daerah-daerah," kata Juru Bicara Presiden Bidang Dalam Negeri, Julian Aldrin Pasha.

Hal itu disampaikan Julian di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Pembagian buku SBY di sekolah ini juga telah menuai kritik dari kalangan politisi. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menilai pembagian buku SBY tersebut sebagai upaya pencitraan. Sementara itu, anggota Komisi X DPR dari FPKS, Rohmani, meminta Kemendiknas menarik buku tersebut.

Sebelumnya, sepuluh seri buku tentang sosok, kiprah dan pemikiran SBY ditemukan beredar di sejumlah SMP di Kabupaten Tegal, Jateng.

Buku-buku tersebut adalah Jendela Hati, Jalan Panjang Menuju Istana, Adil Tanpa Pandang Bulu, Indahnya Negeri Tanpa Kekerasan, Menata Kembali Kehidupan Bangsa, Peduli Kemiskinan, Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil, Diplomasi Damai, Berbakti untuk Bumi, dan Merangkai Kata Menguntai Nada. Buku-buku itu diterbitkan oleh PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Jawa Barat.